PPMKP Ciawi Pantau Optimalisasi Bantuan Alsintan Kementerian Pertanian

Bogor–Guna mendukung swasembada pangan, Kementerian Pertanian telah memfasilitasi penyediaan alat dan mesin pertanian (alisintan). Penyaluran bantuan alsintan tersebut bertujuan mengatasi permasalahan substantif yang dihadapi petani, yaitu menurunnya jumlah sumberdaya tenaga kerja, mahalnya upah, serta keterbatasan dan lemahnya permodalan petani untuk mengakses kepemilikan alsintan. Melalui bantuan alsintan, Pemerintah mengharapkan petani bisa memanfaatkannya secara optimal dalam mendukung percepatan pengolahan tanah dan penyediaan air irigasi sehingga akan berdampak pada peningkatan produksi dalam kuantitas maupun kualitas secara lebih efektif dan efisien.

Namun dalam perjalanannya, optimalisasi bantuan alsintan ternyata menemui banyak kendala di daerah. Banyak alsintan yang belum digunakan maksimal. Untuk  melihat sejauh mana optimalisasi pemanfaatan alsintan dan efektivitas bantuan yang diberikan, maka Menteri Pertanian melalui SK No. 152/2/2018 menugaskan jajaran Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) dan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) untuk mengawal optimalisasi pemanfaatan alsintan yang dibagikan pada tahun 2014-2017.

BPPSDMP dianggap memiliki koordinasi sampai tingkat desa, mengingat secara moral BPPSDMP masih memiliki ikatan yang kuat dengan penyuluh yang tersebar hingga ke desa-desa. Hal ini diungkapkan Kepala Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP), Heri Suliyanto dalam arahannya ketika membuka Sosialisasi dan Optimalisasi Bantuan Alsintan Kementerian Pertanian di Markas Komando Resor Militer (Makorem) 061/Suryakancana, Bogor, Selasa (27/2).

Lebih jauh, Heri mengungkapkan, untuk Kabupaten Bogor, penyuluh secara koordinasi masih dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT), sedangakan di Sukabumi koordinasinya dengan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP). “Basis informasinya sampai tingkat kecamatan (BP3K),” ujarnya.

Dari sisi kewilayahan, Heri berharap bisa bersinergi dengan wilayah teritorial TNI AD di bawah Kodim di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi. “Meskipun belum tentu sama persis, mislanya di Kabupaten Bogor yang memiliki 40 kecamatan, hanya ada 16 UPT, sementara Koramil ada 23,” lanjut Heri.

Heri mengungkapkan, dalam SK Menteri Pertanian disebutkan optimalisasi Alsintan difokuskan ke 13 provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Lampung dan  Banten. Untuk Jawa Barat, ditugaskan tiga lembaga yang dibagi berdasarkan wilayah kerja Korem.

Di wilayah kerja Korem Tarumanagara, ditugaskan BBPP Lembang, sedangkan untuk wilayah Korem 063 Sunan Gunung Jati, ditugaskan Pusat Penyuluhan Pertanian (Pusluhtan), sekaligus menjadi koordinator Monitoring Otimalisasi Alsintan Provinsi Jawa Barat. Sementara PPMKP ditugaskan memonitor wilayah Korem 061/Suryakancana dan Korem 051 Wijayakarta. “Namun melihat sebaran alsintan, yang terbanyak ada di Korem 061 Suryakancana. Di Korem Wijayakarta hanya ada di Kota Depok, walaupun di Kabupaten/Kota Bekasi ada, namun bukan berasal dari bantuan Kementerian Pertanian,” terangnya.

Langkah awal monitoring, menurut Heri, dilakukan dengan melakukan inventarisasi keberadaan Alsintan. “Pengecekan akan dilakukan secara berjenjang kepada petugas tingkat kecamatan, dan akan dilakukan pula evaluasi apakah alat-alat yang dberikan kepada kelompok tani, Gapoktan, UPJA atau Brigade digunakan, efektif dan efisien,“ paparnya.

Selama periode 2014-2017, Kabupaten Bogor mendapat bantuan alsintan sebanyak 541 unit, terdiri dari traktor roda dua (TR2) sebanyak 514 unit, traktor roda empat (TR4) 12 unit, dan combine harvester (CH) kecil 15 unit. Alsintan tersebut tersebar di 34 kecamatan.

Dari informasi yang diperoleh saat diskusi, penggunaan TR2 dan TR4 di Kabupaten Bogor sudah optimal. Hanya saja, di beberapa wilayah seperti di Kecamatan Pamijahan dan Cariu terdapat kesulitan, karena tidak sesuai dengan kontur lahan yang berbukit, terasering dan berbatu.

Acara sosialisasi Optimalisasi Alsintan Bantuan Kementerian Pertanian tersebut dihadiri oleh Kepala Seksi Teritorial mewakili Dandim 061/SK, Danramil 0601 Kabupaten Bogor dan Sukabumi, Perwakilan  Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi, Kepala UPT Sekabupaten Bogor dan Perwakilan Kepala BPP Kabupaten Sukabumi.(***regi; ed:mnh)

Follow PPMKP :

Berita

Facebook

Menu Diklat